REDAKSI99.ID – Jakarta, Program DOGE Trump atau Departemen Efisiensi Pemerintah resmi dibubarkan delapan bulan sebelum masa tugasnya berakhir. Pembubaran ini mengakhiri inisiatif besar yang sebelumnya digagas Donald Trump untuk memangkas ukuran pemerintahan federal dan menekan pemborosan anggaran. Direktur OPM, Scott Kupor, memastikan berakhirnya unit tersebut dengan pernyataan singkat: “Itu tidak ada.”
Kupor menegaskan bahwa DOGE tidak lagi beroperasi sebagai entitas tersentralisasi, dan sebagian besar fungsinya kini diambil alih oleh OPM.
Baca Juga: Aktivitas Gunung Lewotobi Meningkat, Status Siaga Dinaikkan
Jejak Awal Program DOGE Trump Sebelum Menghilang
Program DOGE dibentuk pada Januari dan sempat membuat gebrakan besar dengan ambisi menyusutkan lembaga federal, memotong anggaran, dan mengalihkan fokus birokrat ke prioritas pemerintahan Trump. Namun, seiring waktu, perannya memudar tanpa pengumuman resmi. Beberapa staf DOGE kini dialihkan ke lembaga baru National Design Studio yang dipimpin co-founder Airbnb, Joe Gebbia.
Gebbia sebelumnya menjadi bagian dari tim DOGE yang dipimpin Elon Musk, sementara pegawai DOGE lain seperti Edward Coristine aktif mendorong masyarakat untuk bergabung melalui akun X miliknya.
Musk, Chainsaw, dan Promosi Besar
Di masa jayanya, program DOGE Trump sangat aktif di ruang publik. Trump, para pembantunya, hingga anggota kabinet mempromosikannya. Elon Musk bahkan pernah mengangkat chainsaw di atas panggung sebagai simbol pemangkasan birokrasi. “Ini adalah gergaji mesin untuk birokrasi,” kata Musk dalam salah satu acara politik.
Unit DOGE mengklaim menghemat puluhan miliar dolar, meski klaim tersebut tidak dapat diverifikasi lantaran tidak ada laporan publik yang dirilis secara rinci.
Sinyal Pembubaran Program DOGE Trump Sudah Terlihat Sebelumnya
Sinyal melemahnya program DOGE sebenarnya muncul sejak awal musim panas. Musk hengkang dari Washington setelah berselisih dengan Trump, dan Trump mulai menyebut DGEO dalam bentuk lampau ketika berbicara kepada wartawan. Administrator DOGE, Amy Gleason, juga resmi pindah menjadi penasihat di Kementerian Kesehatan, sehingga fokusnya pada DOGE makin berkurang.
Sementara itu, sejumlah negara bagian Partai Republik seperti Idaho dan Florida mulai membentuk versi lokal DOGE mereka sendiri.
Kupor menegaskan kebijakan pembekuan perekrutan nasional—salah satu ciri khas DOGE—juga telah dicabut. “Tidak ada target seputar pengurangan lagi,” ujarnya.
Ketegangan Trump–Musk Ikut Mempercepat Runtuhnya Program DOGE Trump
Ketegangan politik antara Trump dan Musk pada pertengahan 2025 memperburuk stabilitas internal DOGE. Sebagian staf kehilangan arah, proyek strategis tertunda, dan moral karyawan menurun tajam. Beberapa laporan internal menggambarkan suasana kantor DOGE yang mulai kosong dan dipenuhi staf yang bersiap meninggalkan proyek tersebut.
DOGE sejak awal dibebani target pemangkasan pengeluaran negara hingga USD 6,5 triliun — target yang dinilai terlalu ambisius tanpa strategi teknis yang jelas. Ketika Musk keluar dari tim, tidak ada figur setara untuk menggantikan kepemimpinannya.
Arah Baru Mantan Staf Setelah Dibubarkan
Sejumlah mantan staf DOGE kini memegang jabatan strategis di pemerintahan. Gebbia dipercaya mempercantik tampilan situs web pemerintah. Zachary Terrell kini menjadi Chief Technology Officer di Kementerian Kesehatan, sementara Rachel Riley menjabat kepala Office of Naval Research.
Jeremy Lewin, yang sebelumnya membantu restrukturisasi USAID, kini mengawasi bantuan luar negeri di Departemen Luar Negeri.
Trump masih melanjutkan ambisi memotong regulasi, termasuk proyek AI yang ditugaskan kepada Scott Langmack untuk mempelajari peraturan federal yang akan dihapus.
Kelemahan Struktural dan Pelajaran
Program DOGE kini menjadi contoh bagaimana reformasi birokrasi besar dapat gagal ketika bergantung pada figur tunggal dan tidak memiliki sistem manajemen yang kuat. DOGE juga menghadapi hambatan hukum, struktural, serta kompleksitas birokrasi federal yang jauh lebih rumit dari perkiraan awal.
Meskipun berakhir lebih cepat, pengalaman DOGE meninggalkan pelajaran berharga: reformasi pemerintahan membutuhkan kepemimpinan kolektif, strategi yang matang, dan pemahaman mendalam mengenai struktur birokrasi yang hendak digerakkan.
